Berita Ambon – Pasca pemberitahuan pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang merangkum sebagian distrik Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keputusan ini menuai reaksi sekian banyak macam pertanyaan, tergolong tentang permasalahan kepala pemerintahan dalam distrik administratif ibu kota.

Jokowi mengungkapkan dalil dipilihnya beberapa kedua wilayah tersebut karena hal minim bencana, strategis, dan tersedianya lahan beserta infrastruktur yang lengkap.

Terkait dengan urusan tersebut, Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menganjurkan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur berbentuk distrik administratif.

Dengan begitu, kata dia, ibu kota negara baru akan dipimpin oleh aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dan dipantau langsung oleh Kemendagri.

“Pemerintahnya anda sarankan administratif, tidak otonom. Kalau otonom dia punya kepala daerah, dia punya DPRD. Biasanya (kepala daerah) dari ASN, tentu bukan dipilih,” kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Akmal menyatakan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tetap bakal berdiri. Namun beberapa wilayahnya dipungut untuk menyusun wilayah administratif baru.

Opsi distrik administratif diusulkan sebab memungkinkan wilayah tersebut diperhatikan langsung oleh pemerintah pusat. Kepala wilayah wilayah administratif pun akan bertanggung jawab langsung ke pemerintah pusat.

Ia pun menyampaikan Kemendagri sedang mengkaji berhubungan pembentukan distrik administrasi tersebut. Kelak kajian tersebut akan menjadi undang-undang berhubungan pemerintahan ibu kota baru.

“Tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, mengenai Infrastrukturnya, mengenai tata kelolanya, tidak sedikit hal, mengenai aparaturnya juga,” ujar dia.

ASN ditunjuk guna mempimpin distrik tersebut sebab ibu kota baru direncanakan tidak bakal berstatus sebagai wilayah otonom yang memiliki faedah politik. Akmal mengatakan, beberapa ibu kota baru Indonesia tersebut nantinya bakal menjadi wilayah administrasi sendiri.

Alasannya, Pilkada dapat mengakibatkan gejolak politik dan ketenteraman yang bisa mengganggu roda pemerintahan.

“Kami sarankan tempat ibu kota ialah tempat yang sungguh-sungguh tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal yang seringkali lumayan mengganggu pemerintah,” kata Akmal.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.